oleh

Dipertanyakan Bupati Ketapang Mengapa Abaikan Rekomendasi Komnas HAM RI

JAKARTA – Ini adalah Fakta tentang hak rakyat yang diabaikan oleh negara dan PT. Harapan Hibrida Kalbar/Lipat Gunting Estate/Union Sampoerna Triputera Persada tentang pembangunan kebun sawit pola kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) Tahap III tahun tanam 2004-2006. Warga sudah menyerahkan lahannya namun kebun sawit belum diterima petani hingga saat ini.

Sebuah Perusahaan pengelolah sawit di Kalimantan Barat PT. Harapan Hibrida Kalbar dan PT. Union Sampoerna Triputera Persada (USTP) benar-benar merugikan Masyarakat Adat Dusun Batu Leman. Perusahaan ini telah mengelolah lahan warga bertahun-tahun namun warga sebagai pemilik hak ulayat tidak mendapatkan kepastian hukum atas status tanah mereka. Bupati Ketapang sendiri telah disurati pihak Komnas HAM pada tanggal 5 juli 2018 lalu untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan pihak Komnas HAM namun rekomendasi itu diabaikan hingga saat ini. Warga kecewa dan menuntut hak mereka segera diselesaikan.

Informasi yang diperoleh awak media dari data Komnas HAM RI, sekitar 120 hektar yang menjadi hak 60 warga sebagai ahli waris atau pemilik tanah. Tanah seluas itu sampai sekarang belum ada kepastian hukum, bahkan ahli waris masih menunggu pihak-pihak terkait termasuk Pemda Ketapang untuk turun ke lapangan dan melakukan verifikasi faktual tanah mereka sehingga masalah ini cepat selesai. Namun, harapan warga inipun sirna dan tidak ada respon pihak pemerintah daerah maupun perusahaan yang mengelolah lahan itu.

Warga yang merasa dikorbankan melaporkan kasus ini sampai ke Presiden Joko Widodo dan pihak-pihak terkait. Permintaan atau tuntutan mereka kembalikan hak kesejahteraan atas tanah dan menolak ganti guri seperti yang dijanjikan KKPA tahap III agar warga bisa menghidupi keluarga.

“Inti tuntutan kami adalah kembalikan hak kesejahteraan atas tanah adat kami seperti yang dijanjikan KKPA tahap III untuk kami bisa menghidupi keluarga dan keturunan ahli waris tanah adat dari nenek moyang kami”, ungkap Marasyah, sebagai perwakilan masyarakat kepada awak media, selasa (15/11/2022).

Menurut warga, mereka mempertanyakan mengapa pemerintah Kabupaten Ketapang tidak menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM. Maksudnya agar semua pihak duduk Bersama dan segera menyelesaikan persoalan ini sehingga tidak berlarut-larut. Bupati Ketapang, Martin Rantan juga mestinya melihat nasib warganya yang saat ini mencari keadilan atas apa yang menjadi hak hidup mereka.

Komisioner Komnas HAM, Amiruddin yang telah mengeluarkan rekomendasi pada 18 oktober 2018 kepada Bupati Martin Rantan, namun rekomendasinya tidak dipedulikan hinga tahun 2022 ini. (tim-editorial)

Komentar

Tinggalkan Balasan