oleh

Respon Aksi Unjuk Rasa di Labuan Bajo, Senator AWK: Aparat Tidak Boleh Represif

LABUAN BAJO, InfoSenator.com– Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT), Angelius Wake Kako (AWK) meminta Aparat Kepolisian untuk tidak boleh bertindak represif terhadap para peserta demonstrasi dalam rangka menolak kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK), Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.

“Aparat keamanan tidak boleh bertindak represif, sebab unjuk rasa dilindungi Undang-Undang. Saya sampaikan apresiasi kepada teman-teman pelaku pariwisata yang menyampaikan apresiasi dengan cara berunjuk rasa secara damai,” ungkap Senator Angelo kepada awak media, Senin (1/8/2022).

Senator Angelo juga meminta pemerintah agar menaikkan harga tiket sewajarnya dan harus melakukan sosialisasi secara masif.

“Hal itu penting dilakukan agar ada persamaan persepsi tentang biaya konservasi sebagaimana selalu didengungkan Pemerintah Provinsi NTT di balik kenaikan tarif ke TNK,” ujarnya.

PT Flobamor Harus Jadi Supply Chain

Dalam keterangannya, Angelo juga meminta PT Flobamor sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak boleh hanya berurusan dengan tarif tiket menuju TNK.

“Urusan pariwisata ini tidak boleh satu pintu. PT Flobamor harus juga bergerak di bidang supply chain atau rantai pasok hasil petani di Pulau Flores untuk kebutuhan pariwisata di Labuan Bajo,” ujar Angelo.

PT Flobamor, lanjut dia, harus bisa menghubungkan petani dengan pasar pariwisata Labuan Bajo sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan tersebut terhadap keberlangsungan petani di Pulau Flores.

“Karena saya melihat banyak kebutuhan pariwisata Labuan Bajo dipasok dari luar. Seharusnya PT Flobamor bermain juga sebagai supplier hasil produksi petani ke pasar pariwisata,” tandasnya.

Diketahui, pada Senin (1/8/22), massa aksi melakukan unjuk rasa, bersamaan dengan pemberlakuan kebijakan kenaikan tarif menuju TNK dari sebelumnya hanya Rp 150.000,00 per orang menjadi Rp ,3,75 juta per orang per tahun.

Selain pemberlakuan kenaikan tarif, Pemerintah Provinsi NTT juga membatasi jumlah wisatawan yang datang ke pulau yang dihuni Komodo tersebut sebanyak 200 ribu orang saja untuk satu tahun.

Dari beberapa video dan foto yang beredar luas di media sosial, tampak aksi bentrok antara para demonstran dengan aparat saat aksi unjuk rasa berlangsung di kota ujung barat Pulau Flores itu.

Akibatnya, beberapa orang dari massa aksi dari para pelaku wisata mengalami luka; baik di bagian pelipis, kepala maupun bagian alis. Selain mengalami luka, tiga orang dari massa aksi ditahan aparat keamanan dari Polres Mabar. (Che-M)

Komentar

Tinggalkan Balasan