oleh

Insentif Pegawai Itu Hanya Kebijakan Kepala Daerah Ketika Keuangan Mencukupi

INFOSENATOR.COM [JAKARTA]  – Perbedaan pandangan tentang insentif yang diperoleh pegawai di kabupaten/kota ternyata masih banyak yang belum memahami hal itu secara baik. Padahal, itu bukan hak tetapi hanya bersifat kebijakan kepala daerah (Bupati/Walikota) yang dilakukan ketika melihat kemampuan keuangan daerah mencukupi untuk insentif itu diberikan. Banyak pejabat dan legislative di bangsa ini belum memahami itu dengan baik.

Sama seperti Ketua DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang, Denius T. Uopmabin yang memberi pernyataan di situs papuabaru.com yang terbit pada 19 juni 2022 ia mendukung sebagaian ASN di daerah itu untuk mendesak bupati mengembalikan hak insentif yang menurut ketua DPRD di potong oleh pemda Kabupaten Pegunungan Bintang, sementara itu bukanlah hak melainkan kebijakan kepala daerah saja yang sifatnya sewaktu-waktu bisa hilang ketika keuangan daerah tidak mencukupi.

“Keliru pernyataan itu. Itu bukan hak, tetapi kebijakan kepala daerah dalam hal ini bupati/walikota tetapi dengan melihat kemampuan keuangan daerah kita apakah bisa atau tidak”, ungkap Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang kepada redaksi media ini di Jakarta pada minggu (19/06).

Sementara itu, pernyataan ketua DPRD yang mengatakan Bupati lebih sibuk mengurus Universitas Okmin Papua dan mengabaikan pelayanan public itu menurut bupati Spei Bidana hal itu sangat tidak benar, sebab urusan Universitas telah menjadi urusan pihak Kampus sedangkan urusan birokrasi telah menjadi tanggungjawab dan tupoksi dari dinas-dinas terkait dan itu berjalan.

“Tidak benar kalau mengatakan pelayanan public terabaikan. Semua ini kita kerja untuk rakyat dan itu dikerjakan sesuai tugas pada dinas masing-masing. Lebih baik itu bicara di forum resmi DPRD jangan tinggal di tempat lain baru berteriak di media”, ungkap Bupati Spei Yan Bidana.

(tim-red)

Komentar

Tinggalkan Balasan