oleh

Dimensi Yang Terlupakan Dari Maluku Barat Daya

Oleh. Freni Lutruntuhluy*)

Saya, Freni Lutruntuhluy, Putera asli Maluku Barat Daya selama ini mencoba ikut mencermati dan memahami arti visi besar pembangunan daerah dan perkembangannya ditengah begitu kuat arus perubahan dan tantangan global yang kita hadapi saat ini. Saya kemudian menilai sepertinya ada yang hilang dari semangat membangun wilayah batas dengan Timor Leste itu. Apa yang terlupakan? Ternyata, Roh Kalwedo itu tidak lagi mampu membingkai semangat persatuan dan kulturasi berbedaan disana. Itu sebabnya kepincangan terjadi dari dalam diri kita sendiri, alias hal itu seperti system kekebalan tubuh manunia yang mulai melemah.

Beberapa teman bertanya kepada saya tentang Roh kalwedo itu sendiri sebagai parameter membangun suatu wilayah dengan alkulturasi budaya yang sangat kuat. Mereka bertanya bagaimana korelasi dan systemnya dalam sebuah kerangka besar membangun daerah itu. Secara sederhana saya cukup menjawab bahwa MBD itu bukan sekedar batas teritorial dalam bernegara dan menjalankan perintah Undang-undang, tetapi lebih dari itu adalah kesatuan hukum adat dan budaya yang lahir lebih duluan dan itulah sumber sejatihnya kekuatan MBD untuk bangkit membangun dirinya. Artinya, menjalankan pemerintahan dan membangun rakyat itu parallel dengan status Kalwedo sebagai identitas adat dan budaya kita.

Selama ini, kita memahami Kalwedo hanya sebagai simbolik kedaerahan dan hanya untuk memenuhi syarat administrasi bernegara saja, maka sebetulnya kita kehilangan roh dalam menjalankan pemerintahan itu. Jangan heran kalau banyak persoalan yang terus terjadi dan bahkan menjadi ancaman besar untuk generasi MBD selanjutnya. Banyak orang berteriak Kalwedo, tetapi mereka sebetulnya kehilangan roh yang sejati.

Peta Maluku Barat Daya

Semenjak masih mahasiswa, saya pernah mengangkat banyak persoalan MBD (termasuk Kalwedo yang pada masa itu masih bersama Kidabela) dan mendiskusikan hal itu dengan teman-teman misalkan dengan saudara Hendrik Laudiun yang waktu itu masih menjadi wartawan di Suara Selatan Daya, Bung Yandri Letelay, Abdon Yermias dan banyak teman-teman lain. Maksudnya agar ada kesamaan visi besar untuk bagaimana MBD dalam bingkai batas negara itu bisa dibangun baik untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kita. Pertemuan akbar yang pernah dilakukan semasa Gubernur Karel Albert Ralahalu di Kupang waktu itu dengan semua tokoh-tokoh MBD akhirnya pupus dan tak pernah lagi menjadi warna pembicaraan politisi kita hari ini.

Kembali lagi ke Kalwedo itu sendiri, dalam sejarahnya kemudian berpisah dengan Kidabela karena alasan kesejahteraan wilayah selatan daya, dan secara administrasi perpisahan itu mestinya tidak dipahami sederhana, melainkan perlu dilakukan kembali kajian untuk meletakan dasar yang kuat untuk MBD kala itu. Sayangnya, waktu begitu cepat, system pemerintahan juga cepat melaju sehingga kita lupa bahwa penataan system atau vondasi bernegara dengan kultur kita itu harus dipoles dengan baik. Ini sebenarnya kepicangan awal daerah kita sehingga problem dan solusi tak pernah ditemui.

Sekedar membuka memori kita saja, bahwa jika anda pernah tinggal di Kisar pada masa awal pemerintahan MBD, anda paham betul bagaimana tekanan politik dan benturan psikoligis dalam pemerintahan waktu itu. Dua karateker dipakai tidak mampan sampai awal pemerintahan Barnabas Orno yang terasa betul ada pukulan psikologis dan politik kepada seluruh rakyat MBD ketika terjadi perpindahan barang-barang kantor MBD ke Pulau Moa. Pro kontra begitu kuat, tetapi atas nama Undang-Undang, dan karena alasan rakyat harus diatur oleh pemerintah hal itu berjalan.

Kembali pada tujuan artikel ini tentang dimensi yang hilang dari MBD, saya hanya inginkan pemerintahan ini harus bisa memperbaiki total system birokrasi agar bisa menjamah secara humanis rakyatnya yang berbudaya itu. Mengapa? Sebab rakyat yang berbudaya itu adalah raja dan patut dihargai. Birokrasi adalah system yang harusnya dinamis sehinga tidak harus memaksakan kehendak rakyat hanya karena atas nama pemerintah.

Point yang berikut adalah, Lembaga DPRD sebagai representasi rakyat harus melakukan fungsinya dengan baik. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan daerah dilihat sebagai unsur terpenting agar visi pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum serta yang terpenting adalah norma-normal sosial adat dan budaya kita menjadi elemen yang menyatuh dari perspektif pengawasan itu sendiri.

Hal yang paling penting menurut saya adalah pentingnya melakukan evaluasi total seluruh perencanaan pembangunan daerah kita dari semenjak kepemimpinan Barnabas Orno sampai sekarang. Mengapa hal itu penting? Ini dimaksudkan agar kita bisa mencari benang merah Kalwedo itu sendiri sebagai roh dan jati diri kita yang bisa dipertahankan untuk kemajuan rakyat kita.

Saya hanya ingatkan saja bahwa ahli perencanaan siapapun tentu menempatkan sumber utama suatu wilayah (daerah) sebagai titik star melakukan perencanaan yang baik dan terukur. Yang saya maksudkan disini adalah sumber utama bernegara (berpacasila) dan beradat budaya (Kalwedo) sebagai ukuran melakukan dan menjalankan visi dan misi membangun rakyatnya. Jika dalam perspektif itu hanya satu yang dijalankan, maka kita sementara berlayar tanpa arah dan tujuan.

Pentingnya SDM ASN Yang Handal

Yang tidak kalah penting untuk melakukan semua ini adalah sumber daya manusia di aparatur negara yang harus disiapkan, sebab tantangan terbesar di era 5G adalah banyak terjadi perubahan system digital dalam kehidupan manusia yang erat kaitannya dengan birokrasi pemerintah sebagai ujung tombak membangun rakyatnya. Pertanyaannya adalah apakah daerah kita Maluku Barat Daya telah menyiapkan atau melakukan hal itu?

Mengakhiri tulisan saya ini, mohon kiranya saudara/I ku memahmi arah pikiran saya ini tidak dalam perspektif melakukan perlawanan atau ketidaksukaan terhadap daerah, melainkan ini bentuk rasa kecintaan saya sebagai anak daerah MBD yang rindu akan perubahan sejati.

Kalwedo

Komentar

Tinggalkan Balasan