oleh

Begini Kasus PT Summarecon Berseteru Dengan Pemilik SHM

BOGOR – Masyarakat di wilayah Bogor dan Jabodetabek dihebokan dengan beredarnya kabar dugaan pengalihan asset tanah milik sekelompok masyarakat adat yang saat ini lahan mereka dikekolah PT Summarecon untuk bisnis property.

Perusahaan PT Summarecon didesak secara tegas oleh para pemilik hak tanah untuk tidak mengambil lahan mereka untuk dibangun sebagaimana recana perusahaan menjual bisnis property mereka.

Untuk diketahui, para pemegang sertifikat hak milik ini berada di beberapa desa, antara lain, Desa Nagrek, Gunung Gelis, Cibanon dan Pasir Angin sebagai hak kepemilikan sebagaimana dalam sertifikat hak milik.

Hasil investigasi media ini di wilayah sekitar property itu pada rabu 30 Maret 2022, diketahui kalau areal dimana dibangunnya perumahan itu justru menjadi wilayah yang dijaga pemerintah, sebab menjadi resapan air untuk mencegah banjir, longsor, tandus. Wilayah property ini bersebelahan persis dengan bendungan katulampa.

Ini juga diperkuat dengan keputusan presiden nomor 114 tahun 1999 tentang penataan ruang yang mana lokasi tersebut harusnya diperuntukan untuk lahan pertanian. Namun pada tahun 2013, oleh Bupati Bogor, yang saat itu dijabat Rahmat Yasin menendatangani pemberian lahan itu pada tanggal 21 agustus 2013. Dimana ijin lokasi tersebut bertentangan dengan tetentuan keputusan presiden tersebut.

Informasi yang diperoleh media ini, permasalahan ini telah dilakukan mediasi oleh pemerintah kabupaten bogor melalui dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu atap sebagaimana dalam berita acara nomor 570/572/DAL/2022, dimana masalah yang disampaikan masyarakat yang memegang sertifikat hak milik ini dihentikan sementara sampai adanya kesimpulan permasalahan clear and clean.

Pengacara dari pihak Masyarakat, Martinus Siki, SH. MH kepada wartawan rabu, (30/30) mengatakan, kasus ini akan ditangani secara serius agar masyarakat benar-benar mendapat keadilan atas hak mereka.

“Segalah cara sudah kita lakukan, termasuk mediasi yang dilakukan bersama pemda dan berharap segera selesai agar masyarakat mendapat keadilan terhadap hak mereka”, ungkapnya. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan