oleh

Harapan Rakyat Yang “Tersalib” Pada Undang-Undang Pemilu

Oleh. Freni Lutruntuhluhluy [ Warga PSHT ]

Saya menuliskan topic ini setelah mencoba mencermati secara baik beberapa tulisan terbitan majalah Senator (Majalah Parlemen DPD RI) yang terbit pada akhir 2021 yang mengambil topik Presidential Threshold yang saat ini menjadi bahan pembicaraan hangat para elit menyongsong pemilu 2024 nanti. Sebagian besar rakyat Indonesia mengharapkan UU ini bisa direvisi, namun iklim politik dan kekuasaan termasuk partai-partai penguasa politik masih “menyalibkan” suara-suara emas para pemerhati hukum di tanah air.

Saya kemudian menilai bahwa ternyata syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu khususnya pada pasal 222 yang menyebut pasangan calon presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya begitu mahal sampai-sampai Mahkama Konstitusipun berani menolak niat baik sebagian pakar hukum yang menginginkan revisi itu terjadi agar memenuhi kepentingan dan harapan rakyat Indonesia tentang figur pemimpin yang diharapkan. Sekaligus juga membuka kesempatan yang lebih luas bagi calon pemimpin lainnya.

Argumentasi paling mahal dan menjadi perang narasi ketika mengharapkan revisi undang-undang ini adalah hadirnya UU tersebut karena tidak diatur dalam Konstitusi kita dimana pada pasal 6 ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Ketua DPD RI, La Nyala Mattaliti mengatakan, Presidential Threshold atau ambang batas tidak diatur dalam konstitusi kita. Yang ada adalah ambang batas keterpilihan presiden. Akankah pernyataan ini bisa terus di gaungkan sehingga upaya politik kita untuk menghadirkan pemimpin harapan rakyat itu bisa terwujud? Sebab berkaca dari pengalaman dua kali pemilihan umum, terjadi pembelahan politik di rakyat dan polarasisasi itu sangat sulit diselesaikan untuk bagaimana membangun bangsa ini dengan baik. Kita butuh rekonsiliasi politik yang lama dan untuk membangun vondasi bernegara yang kuat membutuhkan energi politik yang tidak sedikit.

Pada sisi lainnya, dengan sulitnya melakukan revisi terhadap UU tersebut, menutup ruang politik bagi anak-anak bangsa yang lainnya untuk ikut dalam pencalonan Presiden dan wakil presiden. Sementara bangsa ini memiliki banyak figure pemimpin yang bisa membawa perubahan di negara ini. Aturan ini bisa kita menyebutnya sebagai upaya negara “menyalibkan” harapan rakyat. Artinya, untuk menghadirkan pemimpin di negara ini bisa dihitung dengan jari karena hanya berada pada kelompok-kelompok atau kekuasaan politik pada lingkaran itu sendiri. Saya sebagai Putera asal Indonesia Timur sendiri sebenarnya merasa malu karena wilayah berlimpah susu dan madu dan begitu banyak figur yang berpotensi tidak satupun bisa lolos kalau kekuasaan ini berada pada kekuatan mayoritas dan hukum yang sulit diperbaiki. Padahal, dengan SDA Indonesia timur yang begitu melimpah bisa menjadi alasan pemimpin itu hadir dari wilayah tersebut.

Saya setuju dengan pikiran Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun yang menyebut penerapan Presidential Threshold tidak adil atau fair. Refly Harun menyebut Presidential Threshold menjadikan demokrasi jual beli atau demokrasi Kriminal. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibohongi dan justru negara ini semakin sulit ditata baik karena dasar dan semangat demokrasi yang terkondisi oleh kelompok-kelompok.

Satu hal yang terasa sulit terhindar dari problem hukum kita khusus UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ini, dimana situasi politik kita diperparah dengan semangat yang terjadi antar kelompok yang selalu melakukan antitesa atas output pesan yang dihasilkan dalam berbagai bentuk kalimat verbal, maupun symbol dan aksi ditambah lagi dengan pola komunikasi yang cenderung gaduh. Realitas politik ini hanya akan menghasilkan system hukum dan demokrasi yang cenderung rapuh dan rakyat akan semakin dimiskinkan dari produk politik kita.

Semoga tulisan sederhana saya ini menjadi semangat bagi saudara/I kita yang ikut menyetujui Presidential Threshold tak sesuai konstitusi dan harus diperbaiki. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan