oleh

KOMPAK Indonesia Duga Ada Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Roshni

JAKARTA –Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia) bekerja sama dengan lembaga Hukum dan HAM PADMA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian) Indonesia menduga adanya tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam kasus warga negara Panama, Roshni Lachiram Parvani Sdahwani.

Ketua Kompak Indonesia, Gabriel Goa mengatakan, dugaan tersebut berdasarkan sejumlah indikasi yang menunjukkan adanya praktik kongkalikong antara oknum di Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dan pihak Prithvi Suresh Vaswani yang dibantu kuasa hukumnya.

“Kasus yang menimpa Bu Roshni ini tergolong kasus luar biasa karena melibatkan sejumlah instansi penting di republik ini. Dengan begitu, mudah ditebak kalau kasus ini memiliki aroma Tipikor yang harus dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia,” kata Gabriel usai berkoordinasi dengan KPK RI terkait adanya dugaan suap di balik kasus Roshni di Jakarta, Senin (17/1).

Gabriel menilai, kasus yang menimpa ibu dua anak tersebut punya kronologi panjang hingga melibatkan sejumlah instansi dalam praktik kongkalikong di dalamnya.

Mulanya, kata dia, si Roshni ini mendapatkan perlakuan kasar dan tergolong kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang pelakunya adalah suaminya sendiri, Prithvi Suresh Vaswani.

Adapun berkas laporan KDRT tersebut telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/3878/VI/2019/PMJ/Dit.Reskrimum, Tanggal 27 Juni 2019. Namun, kata Gabriel, berkas laporan tersebut diendap di Kejati DKI Jakarta.

“Namun, yang membuat kami bertanya, mengapa berkas laporan tersebut tidak pernah dilimpahkan? Ada apa dengan Kejati DKI Jakarta? Kita harapkan proses hukum berjalan sesuai asas keadilan. Sebab, kalau tidak, apa yang bisa kita harapkan?” ujarnya.

Ia menjelaskan, berkas laporan tersebut sampai sekarang belum dilimpahkan padahal berkas terkait dugaan kekerasan yang dialami Roshni sudah lengkap saat diserahkan ke lembaga tersebut oleh pendamping hukum Roshni pada tanggal 2 November 2021.

Karena menyaksikan adanya kejanggalan dalam proses pelimpahan berkas tersebut, Kompak Indonesia kemudian meminta bantuan kepada Jaksa Agung agar segera memerintahkan Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati DKI Jakarta untuk segera P-21 atas kasus ini.

“Sebab kami menduga kuat ada permainan mafia hukum dalam kasus Bu Roshni ini. Dan faktanya saat ini ibu Roshni menjadi korban dari ketidakpastian hukum yang berlaku di negeri ini. Dengan segala bukti yang telah disodorkan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait dugaan kasus KDRT yang dilakukan Prithvi (suami Roshni) kepada Roshni, justru dalam amar putusannya bukti-bukti yang ada ditolak mentah-mentah dan memenangkan Prithvi yang jelas-jelas merupakan pelaku tindak kekerasan,” bebernya.

Gbariel meneruskan, dugaan itu semakin kuat setelah pihak Imigrasi ngotot ingin mendeportasi Roshni dengan alasan masa berlaku Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) miliknya yang sudah habis.

“Padahal, yang perlu digarsibawahi di sini adalah habisnya masa berlaku KITAP Bu Roshni ini bukan atas unsur kesengajaan. Justru si suami pelaku KDRT itu sengaja menjebak Bu Roshni ini dengan mempersulit pengurusan masa tinggal di Indonesia, dengan begitu ada alasan kuat petugas Imigrasi mendeportasi beliau,” papar Gabriel.

Gabriel menuturkan duduk perkara masalah KITAP ini justru ada pada niat jahat suami yang tidak rela kedua anaknya, Akash Prithvi Vaswani Parvani (11) dan Prisha Prithvi Vaswani (3) yang masih di bawah umur diasuh oleh Roshni, selaku ibu dari kedua anak.

“Niat ingin mengambil paksa kedua anak mereka yang saat ini sedang diasuh ibunya (Roshni), karena berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hak asuh diberikan kepada sang ibu karena kedua anak masih tergolong di bawah umur,” katanya.

Namun, keputusan itu tidak diterima Prithvi. Di sinilah, menurut Gabriel awal mula persoalan ini. Padahal, dari sejumlah bukti baik berupa foto, video, hasil visum, membuktikan dengan gamblang aksi kekerasan yang dilakukan Prithvi terhadap Roshni dan anak mereka yang pertama, Akash.

Prithvi dinilai masih ngotot ingin mengasuh kedua anak dalam kondisi dirinya yang dinilai tidak bertanggung jawab, karena berdasarkan keterangan Roshni, tidak pernah mengurusi kedua anak, bahkan tidak pernah memberi nafkah sebelumnya.

“Lantas alasan dia mau ngasuh dua anak itu apa? Memangnya dia sebelumnya pernah ngasuh mereka? Adakah bukti kalau dia benar-benar sayang kepada kedua anaknya? Bukankah dari sejumlah bukti yang ada, Prithvi justru bertindak kasar kepada mereka?” tukas Gabriel.

Karena merasa tidak puas dengan keputusan pengasuhan anak yang diberikan kepada Roshni, Prithvi lalu diduga main mata dengan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) untuk membatalkan hak asuh tersebut.

“Hasilnya memang dibatalkan. Tapi, persoalannya, seberapa tanggung jawab ini manusia mengasuh anak-anak mereka yang masih di bawah umur? Ini yang kita persoalkan,” tuturnya.

Kaitannya dengan deportasi Roshni, ujar Gabriel, memang sengaja skenarionya dibuat demikian agar kedua anak dengan sendirinya dikembalikan ke pangkuan suami mengingat putusan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Prithvi soal hak asuh tersebut.

“Jadi kalau Bu Roshni dideportasi, arahnya sudah jelas, kedua anak tidak bisa dibawa keluar bersama ibunya, karena putusan hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan diberikan ke Prithvi,” paparnya.

Untuk bisa mewujudkan semua skenario rumit ini, ungkap Gabriel, sejumlah indikasi kuat kongkalikong antar instansi yang telah disebutkan sukar terbantahkan.

Semua skema yang dijalankan ini, kata dia, memerlukan sebuah effort yang tidak biasa sekaligus membutuhkan jejaring hukum dan kekuasaan yang kuat, baik di pengadilan maupun di keimigrasian.

“Alhasil, dugaan kuat adanya permainan di balik deportasi Bu Roshni terbaca lewat simpul-simpul indikatif yang ada. Karena itu, kami mendesak KPK agar melakukan operasi khusus dalam pengusutan kasus kongkalikong ini,” tandasnya. (Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan