oleh

Putusan Majelis Hakim MA Dinilai Janggal, Aliansi Pencari Keadilan Minta Presiden Turun Tangan

JAKARTA – Aliansi pencari keadilan yang tergabung dalam lembaga Hukum dan HAM PADMA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian) Indonesia, kembali lakukan aksi unjuk rasa terkait kejanggalan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) yang dinilai janggal.

Dalam aksi itu massa menuntut agar Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) turun tangan dalam kasus yang menimpa warga asal Panama, Roshni Lachiram Parvani Sadhwani, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Orator aksi, Hasnu dalam pernyataannya menyebut kontroversi seputar proses hukum terkait kasus yang dialami Roshni bermula dari keputusan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan permohonan Prithvi Suresh Vaswani (suami Roshni) soal hak asuh anak.

Tidak hanya itu, Hasnu juga menyebut penyangkalan hakim atas bukti-bukti tindakan kekerasan yang diajukan pihak Roshni didampingi kuasa hukum, merupakan bentuk penghianatan dalam menegakkan supremasi hukum di republik ini.

“Sangat jelas bahwa sejumlah bukti yang disuguhkan pendamping hukum korban (Roshni) berupa potongan video, foto-foto lebam, hasil visum dan keterangan-keterangan lainnya, membuktikan betapa amat nyata tindak kejahatan yang dilakukan sang suami (Prithvi) terhada ibu Roshni,” ucap Hasnu dalam orasinya, Senin (20/12).

Hasnu juga menyentil soal kontroversi putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang dinilai mencederai rasa keadilan. Menurutnya, terdapat dugaan kuat, main mata antara Prithvi dan kuasa hukumnya, di balik kejanggalan proses hukum yang dialami Roshni.

“Kami melihat ada permainan di belakang antara majelis hakim dengan pihak Prithvi. Sebab, dalam keputusan Majelis Hakim MA RI sama sekali tidak melihat fakta-fakta yang ada. Hal ini diperkuat pernyataan pendamping hukum ibu Roshni, Elza Syarief, yang menduga kuat ada permainan di balik penolakan Memori Kasasi yang diajukan kuasa hukum Roshni,” ungkapnya.

Atas kejanggalan itu, massa juga mendesak kepada Komisi Yudisial RI (KY) agar memeriksa Majelis Hakim Mahkamah Agung RI (MA) yang menyimpang dari prinsip aturan permainan peradilan yang baik (Fair Trial).

“Kami mohon pemeriksaan dan pertanggung jawaban dari Majelis Hakim MA RI sebagai Hakim yang menangani Perkara Kasasi Nomor 2842 K/Pdt/2021 Tanggal 12 Oktober Jo Nomor 38/PDT/2021/PT DKI Tanggal 24 Maret 2021 Jo Putusan Peradilan Negeri Jakarta Selatan No.391/Pdt.G/2019/PN.JKT.Sel, Tanggal 18 Juni 2020 yang menyimpang dari prinsip aturan peradilan yang baik yang memberikan putusan melanggar ketentuan hukum yang berlaku sehingga merugikan pihak Roshni,” tegasnya.

Dikatakan, seharusnya setelah didaftarkannya Memori Kasasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara maka Hukum Acara, prosedur selanjutnya adalah Para Pihak mendapatkan pemberitahuan bahwa berkas sudah masuk ke MA,” ungkap Elza.

“Bahwa setelah itu, terdapat Pemberitahuan Nomor Perkara dari MA RI. Namun sampai dengan detik ini, Pemberitahuan Nomor Perkara tersebut tidak pernah kami terima,” ujarnya.

Adapun, ujar Hasnu, Majelis Hakim MA RI yang menangani perkara tersebut di antaranya, Maria Anna Samiyati (Ketua Majelis), Pri Pambudi Teguh (Hakim Anggota), Nurul Elmiyah (Hakim Aanggota).

Pihaknya meminta kepada Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia agar memeriksa hakim-hakim yang dianggap bermain mata dalam penanganan perkara ini.

“Kami mohon bapak Ketua Komisi Yudisial agar memeriksa hakim-hakim yang telah disebutkan namanya yang menangani perkara ini,” ujarnya.

Hasnu juga meminta bantuan kepada  Presiden Jokowi agar membantu mengintervensi permasalahan ini demi harkat dan martabat perempuan. (Tim Editor)

Komentar

Tinggalkan Balasan